PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO
a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta
jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai
akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997,
jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta
jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir
tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa
atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam
kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan
besar atau kelompok kaya Indonesia.
b. Krisis Nilai Tukar
Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun
1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula
dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan
keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar
negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan
melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin
menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas
sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
c. Masalah Utang Luar Negeri
Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis
ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke
tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan
fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi
dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang
luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152%
dari PDB.
Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri
dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan
internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system
perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang
mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank
mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika
sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga
terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih
besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan
terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah
memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas
tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju
inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar
terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini
kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban
bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system
perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system
perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan
meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka
mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.
e. Masalah Inflasi
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan
masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi.
Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini
terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan
permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran
inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan
moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan
mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi
perusahaan.
f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari
anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa
lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240
ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan
40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti
meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka
pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat
karya dan perbaikan irigasi bagi pertan
PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi
Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini
bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut.
Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai.
Pengaruh dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang
yang di butuhkan oleh produsen dan konsumen.
Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan
pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling
price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan
harga tertinggi untuk membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan
jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga beras turun sehingga para petani
mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menentukan
harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani.
b. Meningkatnya Permintaan Beras
Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga
beras akan naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat
yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini,
pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa
perusahaan swasta nasional dan asing.
c. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota,
angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi
laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM
tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak.
Tindakan ini tentu sajaakan memberatkan para konsumen
pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama
para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum
dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan
taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan konsumen atau juga
tidak merugikan pengusaha angkutan umum.
d. Masalah Monopoli
Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau
jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali
merugikan masyarakat dan konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit
peluang usaha bagi masyarakat lain sehingga kurang menumbuhkan semangat
berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali
mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat
yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan menghancurkan para pesaing.
Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang
mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi
masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
e. Masalah Distribusi
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat
harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk
itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk
memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ke tangan
konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola Indonesia melakukan distribusi
barang melalui lebihdari 120 pusat penjualan di seluruh Indonesia dan
didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan grosir
dan 90% masuk kategori usaha kecil
Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
Kompetensi Dasar : – Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi
makro
- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
Indikator : – Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro
- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro
- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri
kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll)
- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
(kemiskinan,pemerataan pendapatan).
- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :
• Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
• Sumber daya tersedia secara terbatas.
• Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif
penggunaan.
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi
kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang
terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan
(opportunity cost).
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi
mikro dan ilmu ekonomi makro.
1. Ekonomi Makro
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat
(keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional,
kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi,
pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :
• Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan
ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut
full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan
berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat
pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.
• Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang
moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti
terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
• Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut
disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi
dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila
yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.
2. Ekonomi Mikro
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam
lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan
sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum.
Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi
yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan
keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.
Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro
Dilihat dari Ekonomi Mikro Ekonomi Makro
Harga Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja) Harga adalah
nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)
Unit analisis Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya
permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar,
penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan Pembahasan tentang kegiatan
ekonomisecara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi,
inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.
Tujuan analisis Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan
sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Lebih memfokuskan pada
analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara
keseluruhan
Masalah-masalah yang dihadapi
pemerintah di bidang ekonomi
1. Masalah kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya
program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit
Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib
belajar.
2. Masalah Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya,
rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya
tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat
pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen
usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas
SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.
3. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah
angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini
pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja
memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan
investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang
cepat mengenai lapangan kerja
4. Masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses
pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang
rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara
mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi
menjadi lebih produktif.
Peran dan Fungsi Pemerintah
di Bidang Ekonomi
1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan
kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa
public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas
penerangan, dan telepon.
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi
pendapat
Jenis-jenis Inflasi di Indonesia
1. Inflasi ringan adalah inflasi di bawah 10% per
tahun (Belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat
dengan mudah untuk dikendalikan).
2. Inflasi sedang adalah inflasi antara 10%-30% per
tahun (Belum membahayakan, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat
yang berpenghasilan tetap.
3. Inflasi berat adalah inflasi antara 30%-100% per
tahun (Sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung
dan lebih sayang menyimpan barang).
4. Inflasi sangat berat adalah inflasi di atas 100% pe
tahun (Mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit dikendalikan.